Salah satu hal yang membuat penasaran adalah besaran gaji menteri di Indonesia. Yang akan kami bahas di sini adalah gaji pokok berikut berbagai jenis tunjangannya. Tugas dan tanggung jawab juga tidak akan luput dari pembahasan dalam artikel ini.
Penting untuk diketahui bahwa menteri di Indonesia terdiri atas menko atau menteri koordinator dan menteri bidang. Dalam masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo di Kabinet Maju 2019-2024 terdiri atas 4 menko dan 30 menteri bidang.
Bersama dengan Presiden dan Wakil Presiden, posisi ini menempati Lembaga Eksekutif bisa diberhentikan oleh Presiden. Setiap bulan, sama seperti para pekerja lain akan menerima slip gaji rutin yang di dalamnya berisi tentang apa saja rincian penghasilan sebagai eksekutif.
Tugas dan Tanggung Jawab Menteri
Tugas orang-orang yang bergerak di bidang Kementerian adalah mereka yang membantu Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan. Di Indonesia sendiri terdapat berbagai kementerian yang menjalankan setiap tugasnya secara detail sesuai bidangnya sesuai dengan gaji menteri.
Keterangan terkait kementerian diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 terkait Kementerian Negara, tepatnya pada Bab 1 ayat 1. Selain berapa gaji menteri per bulan, hal yang harus kamu ketahui adalah tentang definisi kementerian secara tepat.
Berdasarkan aturan tertulis tersebut, dikatakan bahwa kementerian merupakan perangkat pemerintah dalam urusan bidang tertentu di pemerintahan. Pada ayat ketiga disebutkan bahwa urusan pemerintahan adalah segala sesuatu yang telah diatur UUD 1945.
Selain soal gaji menteri, dalam Bab 2 Pasal 3 dikatakan bahwa kementerian berada di bawah tanggung jawab kepada Presiden. Kemudian pada pasal 7 disebutkan tentang tugas untuk melaksanakan urusan tertentu pada pemerintahan dalam membantu presiden.
Sementara soal fungsi sebagai bagian lembaga eksekutif ini, terdapat beberapa fungsi yang harus diemban. Fungsi ini sesuai dengan Pasal 8 pada Undang-undang yang sama, dimana fungsinya meliputi:
- Merumuskan, menetapkan, melaksanakan kebijakan pada bidangnya masing-masing
- Mengelola barang milik negara
- Mengawasi pelaksanaan tugas pada bidangnya
- Melaksanakan kegiatan teknis dari pusat hingga ke tingkat daerah
Berbagai fungsi dari setiap posisi kementerian tersebut menjadi tolak ukur pemberian gaji menteri Indonesia untuk berbagai bidang dan posisi. Dalam pasal kelima UU Nomor 39 dibedakan dalam tiga ayat dimana tugas dan tanggung jawabnya dijelaskan secara rinci.
Gaji Menteri dan Tunjangannya
Peraturan Pemerintah Nomor 75 tahun 2000 adalah landasan jelas terkait berapa gaji menteri yang didapatkan. Berbagai pendapatan pokok lembaga tinggi negara secara jelas diatur dalam peraturan tertulis satu ini.
Pada dasarnya, besaran pendapatan pokok antara gaji menteri, ketua DPR, ketua MA, ketua KPK, maupun pejabat setara menteri seragam. Untuk besaran pendapatan pokok per bulan ada di angka Rp 5.040.000 untuk semua posisi yang sudah disebutkan sebelumnya.
Namun, yang besar dari posisi lembaga pemerintahan ini terletak pada tunjangan jabatannya, yakni sekitar Rp13.608.000 per bulan. Maka total dalam satu bulan, dari dua sumber pemasukan itu dalam slip gaji tertulis sejumlah Rp18.648.000 bersih.
Jika menteri berhenti menjabat atau pensiun maka yang diterima adalah sebesar pendapatan pokoknya saja. Tunjangan jabatan yang begitu besar tidak berlaku lagi karena para petugas pemerintahan yang sudah pensiun tidak lagi menjalankan tugasnya.
Untuk setiap posisi yang menjalankan tugas sesuai bidangnya akan mendapatkan berbagai sumber pemasukan sesuai kinerjanya. Contohnya, Erick Thohir bisa mendapatkan pendapatan selain gaji menteri BUMN jika menjalankan perjalanan ke luar negeri.
Demikian juga dengan Sri Mulyani yang merupakan pilar pengatur seluruh penghasilan kementerian Indonesia. Beliau menjadi orang nomor satu dengan pertimbangan matangnya dalam mendistribusikan penghasilan sesuai kerja keras seluruh orang di Indonesia.
Tentu saja tanpa melupakan hak mendapatkan gaji menteri keuangan, Sri Mulyani juga mendapatkan berbagai tunjangan lainnya. Pengalaman beliau di taraf Internasional menjadi harapan baru bagi kemajuan bangsa Indonesia.
Banyak hal menarik bisa diketahui dari tugas, tanggung jawab, serta hak para kementerian. Poinnya adalah besaran gaji menteri bersumber dari tunjangan selama masa jabatan aktif dan setelah pensiun maka penghasilan per bulan hanya dari pendapatan pokok saja.
Berikut Tunjangan dan Fasilitas Menteri
Peraturan Menteri Keuangan atau disebut sebagai PMK Nomor 176/PMK.02/2015 merupakan aturan tertulis tentang hak keuangan serta fasilitas bagi para wakil menteri. Selain gaji menteri Indonesia dari kinerjanya, juga terdapat berbagai fasilitas didapatkan.
Mereka yang menjabat akan mendapatkan fasilitas dari negara selama masa jabatannya aktif. Adapun untuk berbagai fasilitas yang diterima meliputi beberapa hal berikut:
- Tunjangan jabatan sebesar 85% untuk wakil menteri sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2001
- Hak keuangan untuk wakil dengan posisi pejabat eselon 1A sebanyak 135% dari tunjangan kinerja
- Selain mendapatkan hak utama berupa gaji menteri, bisa mendapatkan kendaraan dinas, jaminan kesehatan, dan juga rumah jabatan
- Sementara untuk wakilnya belum mendapatkan tunjangan rumah jabatan. Namun, digantikan dengan tunjangan perumahan senilai Rp 35 juta
Berbagai informasi mengenai gaji menteri dalam berbagai posisi di atas dapat menjadi gambaran jelas kenapa kehidupan mereka sejahtera di negeri ini. Jika menyesuaikan dengan tugas dan tanggung jawabnya memang masuk akal sebab porsinya sangat besar.
Apalagi harus mengatur satu negara yang notabene terdiri atas berbagai suku bangsa, ras, bahasa, dan juga agama. Pendapatan melangit harus diimbangi dengan kinerja yang juga bagus dan bermanfaat untuk masyarakat maupun negara dalam berbagai bidang.
Perbandingan Gaji Menteri dengan Presiden serta Wakil Presiden
Persamaan pendapatan salah satu lembaga eksekutif ini dengan para pejabat, seperti ketua MA, KPK, dan sebagainya menarik untuk dibahas. Karena pendapatkan pokoknya sama maka tidak ada hal kontras diantara para pengampu jabatan tersebut.
Namun, untuk posisi wakil presiden memiliki selisih cukup tinggi karena saat ini besaran pendapatan wakil presiden sebesar Rp20.160.000. Sementara itu, selain PMK mengatur besaran gaji menteri keuangan, juga mengatur besaran pendapatan Presiden.
Jika wakilnya mendapatkan penghasilan pada angka Rp 20 jutaan maka posisi kepala negara mendapatkan Rp 30.240.000. Besaran tersebut bukan ditentukan dari sembarang keputusan, melainkan ada peraturan resminya sendiri dalam UU No. 7 Tahun 1978.
Besaran pendapatan kepala negara ditentukan sebanyak 6 kali penghasilan pokok tertinggi pejabat negara selain Presiden dan Wakilnya. Sementara untuk wakilnya, ditetapkan penghasilan pokok sebesar 4 kali lipat dari pendapatan pokok pejabat tertinggi.
Selain pendapatan pokok, hal menarik dalam PMK, kecuali gaji menteri BUMN maupun posisi lainnya adalah tentang tunjangan sebagai Presiden. Saat ini diketahui Presiden mendapatkan tunjangan senilai Rp 32.500.000 per bulan.
Sementara untuk wakilnya mendapatkan tunjangan Rp22.000.000 setiap bulannya. Dari rincian tersebut maka dapat dikatakan pendapatan Presiden dan Wakilnya secara keseluruhan dihitung tunjangan dua kali lipat dari besaran pendapatan pokok dan tunjangan menteri.
Sudah jelas mengenai besaran pendapatan pokok sekaligus tunjangan dan fasilitas kementerian Indonesia. Sekarang, kamu bisa mengetahui kenapa gaji menteri dan tunjangannya bisa membuat kehidupan mereka sejahtera dalam memimpin bangsa.